kebijakan fiskal

Pemerintah suatu negara memiliki peran yang sangat menentukan dalam mengendalikan perekonomian nasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam upaya mengatur kegiatan perekonomian nasional, pemerintah menggunakan berbagai perangkat kebijakan.Salah satu perangkat kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal, yang dikenal pula dengan kebijakan anggaran karena berkaitan dengan pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

A. pengertian kebijakan fiskal 
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi.

B. Tujuan Kebijakan Fiskal 
Secara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. 
Tujuan tersebut ditempuh dengan:
1. Meningkatkan laju investasi.
2. Meningkatkan kesempatan kerja.
3. Mendorong investasi optimal secara sosial.
4. Meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional.

C. Fungsi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen untuk menggalakkan pembangunan ekonomi, khususnya sebagai alat untuk:
1. Mempertinggi penggunaan sumber daya;
2. Memperbesar penanaman modal

D. Kebijakan Fiskal dan Pembangunan

Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan hati-hati dapat mempercepat proses pembangunan. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut.
a. Kebijakan fiskal harus dijalankan dengan lebih konservatif atau hatihati, yaitu selalu menjaga pengeluaran dan penerimaan dalam keadaan seimbang dan menghindari pengeluaran yang berlebihan.
b. Kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk memengaruhi sumber daya ekonomi melalui dua cara.

1. Pembelanjaan pemerintah di satu sektor akan dapat menggalakkan penanaman modal di sektor tersebut, sedangkan pajak yang tertinggi yang dikenakan pada satu sektor akan menurunkan gairah perusahaan untuk memperluas usahanya.
2. Pemberian rangsangan fiskal kepada pengusaha tertentu, misalnya pemberian modal dengan syarat yang ringan, pembebasan sementara pajak, pengurangan atau pembebasan pajak impor modal dan bahan baku.

c. Kebijakan fiskal dapat memacu pembentukan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan.
d. Pengelolaan anggaran
Tokoh yang mengemukakan pendekatan pengelolaan anggaran ini ialah Alvin Hansen. Dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian nasional, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan.
Untuk itu diperlukan anggaran berimbang dengan resep jika masa depresi ditempuh anggaran defisit, sedangkan jika masa inflasi, digunakan anggaran surplus.
d. Pembiayaan fungsional
Tokoh yang mengemukakan pendekatan pembiayaan fungsional ini ialah A.P. Liner. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Cara yang ditempuh ialah pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan nasional.
Pada pendekatan ini sektor pajak dan pengeluaran pemerintah menjadi hal yang terpisah. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengatur pengeluaran pihak swasta.


Referensi : Supawi Pawenang, 2016, Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis, Surakarta: Program Pascasarjana, UNIBA.